Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo memberi pidato laporan pertanggungjawaban lembaga-lembaga negara saat Sidang Paripurna MPR dalam rangka Sidang Tahunan MPR 2015 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2015).
JAKARTA, Presiden Joko Widodo mendapat masukan dari Jaksa Agung HM Prasetyo dan Kepala Polri Jenderal Pol Badrodin Haiti terkait kasus yang kini diproses di Mahkamah Kehormatan Dewan dan Kejaksaan Agung.
Kejaksaan dan MKD tengah mengusut soal pertemuan antara Ketua DPR Setya Novanto, pengusaha Riza Chalid, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin untuk membicarakan renegosiasi perpanjangan kontrak karya Freeport.
"Mengenai penegakan hukum, tentu saja beliau (Presiden) mendapat masukan dari Kejaksaan Agung, saya tidak menyentuh itu, dan juga Kapolri," kata Menteri ESDM Sudirman Said seusai menemui Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/12/2015).
Sudirman menuturkan, Presiden Jokowi tidak memberikan arahan spesifik terkait proses pengusutan masalah ini.
Menurut Sudirman, Jokowi hanya memintanya untuk memberikan semua informasi yang diperlukan MKD maupun kejaksaan.
"Beliau hanya mengatakan teruskan upaya-upaya untuk mendidik masyarakat bahwa masalah etika itu sangat penting bagi republik ini. Terutama yang harus ditunjukkan para pemimpin tertinggi di negara ini," ujarnya.
Jaksa Agung sebelumnya menyatakan bahwa penyelidikan pada kasus dugaan permufakatan jahat yang dilakukan Setya Novanto dan Riza Chalid tidak memuat unsur politis.
Ia mengatakan bahwa kejaksaan akan menetapkan tersangka saat bukti-buktinya terkumpul.
Kejaksaan sudah meminta keterangan Sudirman dan Maroef. Ponsel yang dipakai untuk merekam pertemuan di Hotel Ritz Carlton Jakarta pada 8 Juni 2015, juga sudah disita Kejaksaan.
Dalam pertemuan itu disebut adanya permintaan saham kepada Freeport dengan mencatut nama Presiden-Wapres.
"Mengenai penegakan hukum, tentu saja beliau (Presiden) mendapat masukan dari Kejaksaan Agung, saya tidak menyentuh itu, dan juga Kapolri," kata Menteri ESDM Sudirman Said seusai menemui Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/12/2015).
Sudirman menuturkan, Presiden Jokowi tidak memberikan arahan spesifik terkait proses pengusutan masalah ini.
Menurut Sudirman, Jokowi hanya memintanya untuk memberikan semua informasi yang diperlukan MKD maupun kejaksaan.
"Beliau hanya mengatakan teruskan upaya-upaya untuk mendidik masyarakat bahwa masalah etika itu sangat penting bagi republik ini. Terutama yang harus ditunjukkan para pemimpin tertinggi di negara ini," ujarnya.
Jaksa Agung sebelumnya menyatakan bahwa penyelidikan pada kasus dugaan permufakatan jahat yang dilakukan Setya Novanto dan Riza Chalid tidak memuat unsur politis.
Ia mengatakan bahwa kejaksaan akan menetapkan tersangka saat bukti-buktinya terkumpul.
Kejaksaan sudah meminta keterangan Sudirman dan Maroef. Ponsel yang dipakai untuk merekam pertemuan di Hotel Ritz Carlton Jakarta pada 8 Juni 2015, juga sudah disita Kejaksaan.
Dalam pertemuan itu disebut adanya permintaan saham kepada Freeport dengan mencatut nama Presiden-Wapres.
0 Komentar untuk "Jokowi Dapat Masukan dari Jaksa Agung-Kapolri Terkait Kasus Novanto"